Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui pengusaha mengeluhkan kenaikan biaya logistik akibat lonjakan harga minyak dunia. Konflik di Timur Tengah memperparah situasi ini.
“Teman-teman (pengusaha) memang bilang kalau biaya logistik ini meningkat,” ujar Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).
Sebagian pengusaha tetap melanjutkan kegiatan dengan biaya logistik tinggi. Namun, ada juga yang memilih menunggu perkembangan situasi.
Pemerintah saat ini masih menunggu data resmi untuk melihat dampak nyata pada kinerja ekspor. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi dasar untuk mengukur tekanan yang dialami pelaku usaha.
“Belum (ada data kerugian imbas perang), kan ini kalau mulai perangnya bulan Februari ya? Berarti nanti kita melihat angka pastinya kan (kalau mulainya) Februari, April ya? (Tanggal) 1 April itu sudah tahu,” jelas Budi.
Menurutnya, data riil dampak perang akan diumumkan pada 1 April mendatang.
Meski demikian, komunikasi dengan pelaku usaha menunjukkan kenaikan biaya logistik sudah terasa. Hal ini dipicu kenaikan harga minyak dan perubahan jalur distribusi.
Permintaan ekspor, terutama ke Timur Tengah, masih relatif stabil. Namun, pengusaha mempertimbangkan kemampuan mereka menanggung biaya yang tinggi.
“Permintaan dari Timur Tengah sih menurut teman-teman (pengusaha) sebenarnya tetap ada terus, enggak berubah,” kata Budi.
“Ya, cuman mereka mungkin berpikir dengan cost yang tinggi berani enggak ya, mungkin untungnya berkurang gitu kali ya,” imbuhnya.
Sejauh ini, belum ada penghentian ekspor secara total. Beberapa pelaku usaha memilih menunggu perkembangan situasi karena kenaikan biaya.
Dampak kenaikan biaya logistik tidak terbatas pada sektor tertentu. Hampir seluruh komoditas ekspor terkena imbasnya.
Mayoritas ekspor Indonesia ke Timur Tengah adalah produk nonmigas, terutama dari sektor manufaktur.
Pemerintah dan pelaku usaha tengah membahas skema pembagian beban biaya logistik. Apakah akan ditanggung eksportir, importir, atau diteruskan ke konsumen di negara tujuan.
Pemerintah melihat kondisi ini sebagai momentum untuk membenahi sektor logistik dalam negeri. Tujuannya agar lebih efisien dan kompetitif.
Diskusi dengan pelaku usaha dan asosiasi logistik terus dilakukan. Tujuannya mengurangi hambatan distribusi dan menekan biaya.
Pemerintah juga meminta delegasi Indonesia di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk membahas solusi logistik dengan Uni Eropa.
“Nah, itu salah satunya saya minta ke delegasi kita untuk bertemu dengan tim dari EU (Uni Eropa),” ungkap Budi.
Tujuannya membahas implementasi kerja sama dagang dengan Uni Eropa dalam kondisi saat ini. Salah satunya terkait logistik.
Langkah ini dilakukan agar implementasi kerja sama dagang dengan Uni Eropa tidak terhambat masalah logistik di tengah dinamika global.
