Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemerintah memfokuskan kembali anggaran kementerian dan lembaga. Hal ini sebagai respons terhadap dinamika global akibat perang di Timur Tengah.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai, efisiensi anggaran harus selektif agar tidak mengganggu produktivitas sektor terkait.
“Dunia usaha memandang refocusing anggaran tetap penting untuk menjaga kredibilitas APBN dan stabilitas makro,” ujar Shinta, Rabu (1/4).
Shinta menjelaskan, kebijakan refocusing anggaran berpotensi berdampak luas ke berbagai sektor.
Sektor-sektor tersebut antara lain konstruksi, infrastruktur, industri pendukung (semen, baja, bahan bangunan), MICE, transportasi, hingga UMKM.
Apindo juga menyoroti kebijakan pengaturan Work From Home (WFH). Menurut Shinta, pengaturan pola kerja sebaiknya diserahkan ke masing-masing perusahaan.
Hal ini agar sesuai kebutuhan operasional dan mengantisipasi sektor yang tidak dikecualikan.
Shinta menekankan pentingnya dialog dengan pelaku usaha agar kebijakan WFH tidak menimbulkan disrupsi.
“Hampir 60 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, sehingga implementasi kebijakan ini memiliki keterbatasan,” terangnya.
Lebih lanjut, Shinta menilai kenaikan harga minyak berdampak ke berbagai sektor melalui kenaikan biaya produksi dan distribusi. Hal ini berisiko mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
“Pelemahan rupiah juga memberikan tekanan tambahan, khususnya bagi sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor,” kata Shinta.
Data PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2026 menunjukkan angka 50,1. Angka ini menunjukkan aktivitas manufaktur cenderung stagnan dan menjadi level terendah dalam delapan bulan terakhir.
Oleh karena itu, stimulus yang dibutuhkan perlu menyasar sisi supply (dunia usaha) dan demand (daya beli masyarakat) secara bersamaan.
Dari sisi supply, dunia usaha memerlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga.
“Diperlukan akselerasi dalam menurunkan biaya berusaha, termasuk pajak, biaya logistik, biaya energi, serta biaya kepatuhan regulasi, disertai penguatan dukungan likuiditas,” kata Shinta.
Apindo juga menilai percepatan deregulasi dan debottlenecking berbagai peraturan yang menghambat produktivitas dunia usaha menjadi semakin penting. Dukungan khusus bagi sektor padat karya juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja.
“Kelancaran rantai pasok dan logistik perlu dijaga agar tekanan global tidak semakin ditransmisikan ke dalam negeri,” pungkasnya.
