Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis memiliki urgensi strategis dengan dampak ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Penilaian terhadap lawatan luar negeri seharusnya tidak hanya bertumpu pada frekuensi perjalanan, melainkan pada asas kemanfaatan bagi kepentingan nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan bahwa setiap kunjungan Presiden telah melalui perhitungan matang. Ia menanggapi kritik terkait isu pemborosan anggaran dengan memastikan bahwa hasil yang dicapai dari kunjungan tersebut sangat signifikan bagi negara.
Sebelumnya, sejumlah pihak termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengkritik frekuensi kunjungan Presiden ke Prancis. Dino menilai Presiden seharusnya lebih selektif dalam melakukan agenda kenegaraan di luar negeri.
Namun, pemerintah meyakini nilai investasi yang dibawa pulang jauh lebih berharga. Salah satu bukti konkret adalah tercapainya empat kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 61,25 triliun dalam kunjungan terakhir pada 28 Mei 2026.
Kesepakatan tersebut difinalisasi dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyebut langkah ini sebagai upaya konkret penguatan hubungan bilateral kedua negara.
Sejak menjabat, Presiden Prabowo tercatat telah empat kali mengunjungi Prancis. Agenda lawatan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari diplomasi pertahanan, penguatan hubungan bilateral, hingga kerja sama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, dan investasi jangka panjang.
