Jakarta – Kesejahteraan petani di daerah harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan perusahaan pengelola ekspor satu pintu tersebut tidak boleh hanya mengejar target angka ekspor semata.
Rahmat menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami petani sawit di Sumatera Barat, di mana harga Tandan Buah Segar (TBS) sempat anjlok hingga Rp600 per kilogram.
Ia mendesak pemerintah segera melakukan intervensi agar petani tidak terus menanggung kerugian akibat fluktuasi harga.
“Keberhasilan PT DSI jangan hanya dilihat dari besaran penerimaan negara. Tolok ukur utamanya adalah kesejahteraan masyarakat, terutama petani yang selama ini rentan terhadap fluktuasi harga,” tegas Rahmat di Jakarta, Senin (2/6/2026).
Politisi PKS ini menilai, selama ini Indonesia kerap dirugikan oleh mekanisme pasar global yang membuat keuntungan komoditas unggulan lebih banyak dinikmati pihak asing.
Padahal, sebagai produsen utama, Indonesia seharusnya memiliki kendali penuh atas harga dan tata niaga komoditas strategis seperti sawit dan nikel.
Ia pun menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden terkait ekspor satu pintu melalui PT DSI sebagai langkah krusial memutus rantai ketergantungan pasar internasional yang tidak adil.
“Saya mendukung kebijakan Presiden terkait ekspor satu pintu melalui PT DSI. Sudah saatnya kita berhenti menjadi objek yang harganya ditentukan pihak luar. Kita punya sawit dan nikel, maka kita yang harus memegang kendali,” ujarnya.
Sebagai anggota legislatif, Rahmat berkomitmen mengawal operasional PT DSI agar tidak sekadar menjadi entitas administratif.
Ia berharap perusahaan ini mampu menjadi instrumen strategis yang meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional serta mengembalikan keuntungan bagi rakyat.
PT DSI sendiri diproyeksikan menjadi BUMN baru yang mengonsolidasikan ekspor komoditas strategis, dengan fokus awal pada sektor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).
