Jakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti ketimpangan alokasi anggaran Kementerian Kehutanan dalam rancangan tahun 2027. Legislator menilai pemerintah masih mengabaikan aspek perlindungan petugas lapangan dan pelibatan masyarakat adat sebagai fondasi utama kebijakan kehutanan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat dan pengadaan sarana pemadam kebakaran hutan seharusnya menjadi prioritas dasar, bukan sekadar usulan tambahan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Alex, paradigma pengelolaan hutan saat ini perlu diubah dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Ia meyakini bahwa ketika masyarakat merasa memiliki hutan sebagai sumber kehidupan, upaya pelestarian akan berjalan lebih efektif tanpa perlu pengawasan ketat.
“Hutan itu adalah sumber kehidupan, masyarakat itu subjeknya. Kalau rakyat merasa dan yakin bahwa hutan di lingkungan mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka yang akan melindunginya,” ujar Alex.
Politisi PDI Perjuangan ini secara khusus mendorong percepatan pengakuan hutan adat. Ia menilai masyarakat adat telah terbukti mampu menjaga kelestarian kawasan hutan secara turun-temurun, sehingga negara harus memberikan kepercayaan lebih melalui dukungan anggaran yang konkret.
“Hutan adat itu harus jadi prioritas. Masyarakat adat pasti akan menjaga hutan itu. Ayolah, bangunlah kepercayaan dengan rakyat,” tegasnya.
Selain pemberdayaan, Alex juga menuntut jaminan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran hutan. Ia menekankan bahwa perlengkapan kerja yang memadai adalah hak dasar petugas untuk meminimalkan risiko di lapangan, mengingat banyaknya korban jiwa yang jatuh dalam penanggulangan karhutla sebelumnya.
“Sudah cukuplah korban jiwa dari petugas-petugas kita. Tidak mungkin kita biarkan saudara-saudara kita bertugas tanpa perlengkapan yang memadai,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan merombak postur anggaran 2027 agar lebih berorientasi pada penguatan peran masyarakat dan operasional petugas. Langkah ini dinilai krusial demi memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan yang lebih manusiawi dan efektif.
