Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperkuat komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peluncuran kajian strategis bertajuk “Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia.”
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia 2026 yang berlangsung pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Kajian tersebut merupakan hasil kolaborasi mendalam antara Bank Indonesia dan Women’s World Banking yang dilakukan sepanjang tahun 2025.
Fokus utamanya adalah membedah dinamika kelompok usaha subsisten serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong partisipasi ekonomi bagi perempuan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa kajian ini menjadi landasan untuk memperkuat Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif yang telah dijalankan sejak 2021.
“Kajian ini merekomendasikan penguatan pada Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten yang telah diimplementasikan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2021,” ujar Filianingsih sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa (25/8/2026).
Program ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan formal.
Pendekatan yang digunakan adalah membangun sistem berbasis kelompok guna menciptakan rasa percaya diri dan kemandirian bagi anggotanya.
Dalam implementasinya, BI menggunakan metode Women-Centered Design di sembilan kelompok binaan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Bali.
Metode ini terbagi dalam tiga tahap utama, yakni persiapan, implementasi, dan monitoring.
Pada tahap persiapan, prinsip kesetaraan akses dan kontrol menjadi pondasi utama pemetaan kondisi anggota.
Selanjutnya, tahap implementasi difokuskan pada penguatan kepemimpinan perempuan serta adaptasi teknologi digital yang inklusif.
Terakhir, tahap monitoring dilakukan untuk mengukur dampak nyata dari perspektif gender terhadap kemajuan usaha mereka.
Di sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Arifah Fauzi, menyoroti tantangan beban ganda yang masih dipikul banyak perempuan di Indonesia.
Menurut Arifah, pekerjaan domestik yang tidak dibayar seringkali membatasi ruang gerak perempuan dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka.
“Padahal pekerjaan perawatan tersebut merupakan fondasi yang menopang seluruh aktivitas ekonomi. Perawatan bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan investasi sosial dan investasi ekonomi bangsa,” kata Arifah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus menggalakkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan nasional.
Senior Policy Strategist, Southeast Asia, Women’s World Banking, Desi Vicianna, menambahkan bahwa inklusi keuangan tidak boleh berhenti pada pemberian akses semata.
“Bagi kami, ini penting karena inklusi tidak berhenti pada memastikan perempuan memiliki akses terhadap layanan keuangan semata. Yang lebih penting adalah bagaimana akses tersebut diterjemahkan menjadi kontrol atas sumber daya dan manfaat ekonomi yang nyata bagi mereka,” ungkap Desi.
Menindaklanjuti temuan kajian ini, Bank Indonesia kini menyempurnakan pedoman pengembangan ekonomi inklusif agar lebih responsif terhadap kebutuhan gender.
Pedoman baru ini akan menjadi acuan bagi 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri BI dalam memberikan pelatihan serta pendampingan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok subsisten di berbagai daerah.
