Hambalang – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi memulai perampingan besar-besaran terhadap ratusan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah strategis ini telah memangkas 290 entitas BUMN dengan estimasi efisiensi anggaran mencapai Rp 50 triliun.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Jawa Barat, pada 4 September 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta jajaran petinggi Danantara lainnya.
Agenda utama diskusi mencakup percepatan hilirisasi industri serta restrukturisasi menyeluruh pada ekosistem BUMN di Indonesia.
Pemerintah menargetkan langkah penataan ini akan terus berlanjut secara masif hingga akhir tahun 2026.
Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa pemerintah membidik penutupan sedikitnya 700 BUMN tambahan hingga Desember 2026.
“Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026, dengan rekonstruksi BUMN diproyeksikan menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp 100 triliun,” tulis Sekretariat Kabinet dikutip Minggu (6/9).
Selain efisiensi, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional.
Upaya ini diproyeksikan mampu memperkuat arus investasi serta menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama perampingan menyasar PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang saat ini memiliki struktur usaha terlalu kompleks.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa ADHI akan diarahkan memiliki struktur yang lebih sederhana dan terintegrasi.
Saat ini, ADHI tercatat memiliki 18 entitas usaha yang dinilai membebani keuangan perusahaan.
Penataan dilakukan untuk mengembalikan fokus utama ADHI sebagai kontraktor berkualitas tinggi.
“Harapan saya dari hasil seluruh proses yang kita lakukan ini, bisa membuat Adhi menjadi sehat, dan kita fokus di atasnya hanya sebagai kontraktor dengan kualitas yang baik,” ujar Dony dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9).
Dony mengungkapkan bahwa keberadaan banyak anak usaha selama ini justru menimbulkan persoalan operasional bagi perusahaan.
Pemerintah kini melarang ADHI untuk membentuk entitas anak usaha baru ke depannya.
“Kita lihat nih, setiap bikin anak perusahaan semuanya bermasalah. Jadi stop, tidak boleh lagi ada anak-anak perusahaan baru,” ucapnya.
Selain itu, anak usaha ADHI di sektor properti akan menjalani audit menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan aset.
Di sisi lain, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) juga melakukan konsolidasi besar-besaran pada entitas anak usahanya.
Berdasarkan laporan keuangan semester pertama 2026, SMGR membagi rencana konsolidasi ke dalam dua skema merger utama.
Skema pertama melibatkan peleburan PT Semen Indonesia Beton, PT Solusi Bangun Beton, dan PT Readymix Concrete Indonesia ke dalam PT Varia Usaha Beton.
Skema kedua melibatkan tujuh anak usaha lainnya yang akan dilebur ke dalam Distributor PT Semen Indonesia (SID).
SMGR dalam laporan keuangannya, Rabu (2/9), menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan entitas dalam lingkungan grup.
“Rencana penggabungan tersebut merupakan bagian dari penataan (streamlining) entitas dalam lingkungan Grup dan ditujukan untuk melakukan penataan dan penguatan portofolio usaha distribusi bahan bangunan yang terintegrasi,” tulis SMGR.
Proses merger ini masih bersifat bersyarat dan menunggu persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia terkait perubahan Anggaran Dasar perusahaan.
