Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan stabilitas pasokan liquified petroleum gas (LPG) nasional tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa ketersediaan komoditas tersebut telah diamankan melalui skema kontrak jangka panjang dengan pemasok dari Amerika Serikat.
“Untuk LPG tidak ada masalah, kami sudah mendapatkan kontrak jangka panjang,” ujar Bahlil dalam acara InTechSEA 2026, Senin (14/9).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga atau kenaikan tarif LPG bagi konsumen meskipun terdapat tantangan dalam rantai pasok internasional.
“Harga (LPG) pun tidak kami naikkan,” tegasnya menambahkan.
Kepastian pasokan ini menjadi krusial mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang masih cukup tinggi.
Bahlil menjelaskan bahwa hingga saat ini, Amerika Serikat menjadi mitra utama dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional.
“Kalau (impor) dari Rusia itu baru bicara untuk minyak mentah (crude), kalau LPG (impor) masih dari Amerika,” ungkapnya.
Langkah pengalihan sumber impor ini merupakan respons strategis pemerintah terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Perang yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat sejak akhir Februari lalu telah memicu gangguan pada jalur distribusi migas dari kawasan Teluk Persia.
Sebelumnya, Bahlil sempat menginformasikan bahwa pemerintah telah mendiversifikasi asal impor LPG ke negara-negara lain, termasuk Australia.
“Sudah kami alihkan ke negara lain seperti di Amerika, Australia, dan beberapa negara lainnya,” ucapnya dalam kesempatan terpisah di Kementerian ESDM.
Data Kementerian ESDM menunjukkan urgensi kemandirian energi, di mana ketergantungan impor LPG terus mengalami tren peningkatan.
Pada tahun 2025, impor mencakup 80,58% dari total kebutuhan LPG nasional.
Angka tersebut tercatat membengkak menjadi 83,97% hingga Februari 2026.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan bahwa peningkatan impor dipicu oleh rendahnya produksi domestik.
“Hingga Februari 2026, ketergantungan impor LPG meningkat menjadi 83,97% dari total kebutuhan,” ujar Rizwi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII, Rabu (8/4).
Rizwi menambahkan bahwa gangguan akses di Selat Hormuz akibat konflik regional turut mempersulit arus pasokan yang selama ini mengandalkan wilayah tersebut.
Kebutuhan LPG nasional sendiri tercatat terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi rumah tangga dan industri.
Pada 2025, kebutuhan rata-rata harian mencapai 25.000 metrik ton per hari, yang kemudian naik menjadi 26.000 metrik ton pada awal 2026.
Proyeksi konsumsi LPG untuk periode 2026-2027 diperkirakan mencapai 8,6 juta ton per tahun.
Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan tambahan sebesar 1,5 juta ton yang dialokasikan untuk operasional Lotte Chemical Indonesia (LCI).
Meskipun Bahlil tidak merinci volume spesifik dari kontrak jangka panjang dengan Amerika Serikat, ia menjamin komitmen tersebut mampu menopang stabilitas pasokan domestik hingga periode mendatang.
