Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 96,26 triliun hingga Agustus 2026.
Capaian tersebut setara dengan 70,69 persen dari target total yang ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa angka ini merupakan cerminan dari optimalisasi sektor energi dan sumber daya mineral nasional.
Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa fokus utama tidak hanya tertuju pada besaran nominal penerimaan semata.
“Peningkatan penerimaan harus tetap dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan kepatuhan para pelaku usaha,” ujar Bahlil dalam siaran pers, Jumat (7/8).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepatuhan pelaku usaha menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga stabilitas sektor ini ke depan.
Kementerian ESDM sebelumnya juga mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2025.
Realisasi PNBP pada periode tersebut menyentuh angka Rp 138,40 triliun, melampaui target awal yang dipatok sebesar Rp 127,48 triliun.
Kinerja positif tersebut beriringan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP diberikan setelah laporan keuangan dinilai memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut secara resmi diserahkan kepada Kementerian ESDM pada Rabu, 5 Agustus 2026.
“Capaian ini menunjukkan konsistensi Kementerian ESDM dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,” kata Bahlil.
Pihak BPK turut memberikan apresiasi atas tata kelola keuangan yang dijalankan oleh kementerian terkait.
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyoroti keberhasilan kementerian dalam mengelola tugas pokok di sektor energi.
“Tidak banyak kementerian yang keberhasilannya didominasi terkait dengan core bisnisnya. Jadi, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan Kementerian ESDM dan jajaran yang telah melaksanakan kegiatannya dengan baik,” ujar Nyoman.
Keberhasilan ini menjadi tolok ukur bagi Kementerian ESDM untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Upaya ini diproyeksikan akan terus berlanjut seiring dengan pemenuhan target-target strategis di sisa tahun 2026.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap sen yang masuk ke kas negara berasal dari proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Transparansi ini menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap instansi pengelola kekayaan negara tersebut.
Selain itu, kepatuhan pelaku usaha di sektor pertambangan dan energi akan terus diawasi ketat melalui instrumen hukum yang berlaku.
Keseimbangan antara target penerimaan dan keberlanjutan lingkungan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh Kementerian ESDM di masa mendatang.
