Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan efisiensi anggaran bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan estimasi penghematan mencapai lebih dari Rp 70 triliun.
Langkah strategis ini ditempuh melalui penyesuaian kriteria penerima manfaat program di seluruh wilayah Indonesia.
Pelaksana harian (Plh) Ketua BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa perubahan kriteria ini bukan bertujuan untuk membatasi akses masyarakat.
“Efisiensi penerima manfaat bukan sebuah tujuan atau sengaja ingin mengurangi penerima manfaat. Namun pengurangan penerima manfaat ini berdasarkan keilmuan,” ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7), sebagaimana dikutip dari keterangan resmi lembaga tersebut.
Sebelumnya, BGN telah berhasil melakukan penekanan anggaran sebesar Rp 40 triliun, sehingga pagu anggaran tahun ini berada di angka Rp 228 triliun.
Namun, angka tersebut belum mencakup dampak dari pemangkasan data penerima yang kini tengah disesuaikan kembali.
Dalam proses pemutakhiran data ini, BGN menugaskan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Prima Yosefin Berliana Hutapea, untuk memimpin penyusunan kriteria.
Prima dinilai memiliki kapasitas mumpuni karena sebelumnya menjabat sebagai Direktur Imunisasi Nasional di Kementerian Kesehatan.
Agustina menjelaskan bahwa pola distribusi dan tata kelola Program Imunisasi Nasional memiliki kemiripan dengan skema penyaluran MBG yang sedang dirancang.
Program MBG nantinya akan mengadopsi alur distribusi berjenjang serta pencatatan penerima manfaat yang berbasis data kependudukan valid.
“Sistem penerima manfaat itu yang sedang kami bangun. Jadi, kami butuh keahlian Ibu Prima ini, mengingat beliau biasa dengan pola distribusi nasional,” ungkap Agustina.
Untuk mendukung akurasi data di lapangan, BGN akan mengintegrasikan sistem mereka dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman Darto, menyatakan bahwa integrasi ini memungkinkan pemantauan lokasi dan jumlah siswa secara real-time.
Langkah integrasi tersebut bertujuan agar penyaluran bantuan pangan gratis dapat dilakukan secara lebih transparan dan tepat sasaran.
“Integrasi MBG dengan Dapodik ini hal yang penting dan menjadi isu kebijakan publik yang perlu digarisbawahi,” papar Mariman.
Dengan adanya sinkronisasi data Dapodik, masyarakat diharapkan dapat memahami alasan objektif mengenai pemilihan target penerima manfaat.
Pemerintah optimistis bahwa penyesuaian sistem tata kelola ini akan memperkuat efektivitas program di masa mendatang.
Selain itu, efisiensi anggaran yang dihasilkan akan dialokasikan kembali untuk memperkuat infrastruktur distribusi dan peningkatan kualitas gizi di daerah-daerah prioritas.
Hingga saat ini, BGN terus mematangkan sistem registrasi agar seluruh proses distribusi dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
