Jakarta – Lonjakan biaya logistik internasional dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi pemicu utama melambungnya harga bawang putih di berbagai wilayah Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga komoditas ini telah naik di 269 kabupaten/kota atau mencakup 74,72 persen wilayah nasional hingga pekan kedua Juli 2026.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa kenaikan harga bawang putih kini menjadi yang paling luas penyebarannya dibandingkan komoditas pangan lainnya.
“Beberapa dinamika yang terjadi adalah kenaikan harga bawang putih salah satunya dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya logistik internasional,” ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (13/7).
Rata-rata harga nasional kini menyentuh Rp42.611 per kilogram, angka yang melampaui harga acuan penjualan (HAP) konsumen.
Kondisi paling ekstrem terjadi di Papua Pegunungan dengan harga mencapai Rp100 ribu per kilogram.
Wilayah lain seperti Aceh Selatan, Gorontalo Utara, dan Kabupaten Deiyai juga mencatat harga jauh di atas ketentuan pemerintah.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyoroti bahwa tekanan harga paling berat dirasakan di kawasan timur Indonesia.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru, menjelaskan bahwa krisis di Selat Hormuz turut memperparah situasi distribusi.
“Pasca adanya krisis Selat Hormuz, kapal-kapal berbendera China diperebutkan banyak negara. Ini menjadi salah satu pemicu kenaikan biaya logistik atau distribusi dari negara produsen, yaitu China, ke Indonesia,” jelas Nawandaru.
Ia menambahkan, harga bawang putih di Maluku dan Papua bahkan melonjak hingga 62 persen di atas harga acuan.
Pemerintah kini berupaya menekan harga dengan mendorong importir melakukan pengiriman langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia.
Langkah ini diharapkan mampu memangkas biaya distribusi agar harga di tingkat konsumen menjadi lebih efisien.
Menariknya, kenaikan harga ini terjadi justru saat volume impor bawang putih nasional meningkat 28,44 persen sepanjang Januari hingga Juni 2026.
BPS mencatat mayoritas pasokan impor tersebut berasal dari China.
