Jakarta – Perum Bulog kini memiliki kepastian fiskal baru setelah pemerintah resmi menyetujui skema margin sebesar 7% untuk operasional perusahaan.
Kebijakan ini menjadi titik balik bagi neraca keuangan perusahaan pelat merah tersebut yang sebelumnya tertekan oleh margin tipis.
Perubahan skema margin ini tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 3 Tahun 2026.
Regulasi tersebut merupakan revisi dari Perbapanas Nomor 7 Tahun 2025 yang sebelumnya membatasi margin Bulog hanya sebesar Rp50 per kilogram.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa persetujuan ini telah melibatkan koordinasi lintas kementerian.
“Perubahan margin telah mendapat persetujuan Presiden, Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, serta kementerian terkait lainnya,” ujar Ahmad Rizal, Senin (3/8).
Penerapan margin 7% ini secara signifikan mengubah nilai keuntungan per kilogram beras yang dikelola Bulog.
Berdasarkan kalkulasi terkini, nilai margin tersebut setara dengan sekitar Rp970 per kilogram.
“Kalau dikalkulasikan dengan angka menjadi sekitar Rp970. Dengan angka tersebut, sampai akhir tahun diproyeksikan neraca keuangan Bulog akan menjadi positif sekitar Rp1,14 triliun,” tutur Ahmad Rizal dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (3/8).
Peningkatan margin ini akan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur gudang sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional.
Bulog berencana menggandakan anggaran operasional pemeliharaan gudang guna menjaga standar kualitas beras yang disimpan.
“Dalam waktu dekat kami akan meningkatkan pemeliharaan gudang. Biaya operasional di gudang akan kami naikkan menjadi dua kali lipat. Harapan kami kualitas beras dan standarisasinya tetap terjaga sesuai yang diharapkan pemerintah,” jelas Ahmad Rizal.
Keuntungan yang lebih sehat juga membuka ruang bagi Bulog untuk menginisiasi program beras satu harga di seluruh wilayah Indonesia.
Wacana ini sebelumnya tertunda karena perusahaan harus memastikan kondisi finansial yang stabil terlebih dahulu.
Saat ini, Bulog tengah menyiapkan usulan penerapan harga beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang seragam dari Sabang hingga Merauke.
“Kalau memang sudah positif, kami akan ajukan agar beras medium SPHP bisa memiliki satu harga dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah harganya Rp11.000 per kilogram, tentu jika pemerintah mengizinkan,” ungkap Ahmad Rizal.
Angka Rp11.000 tersebut diproyeksikan sebagai harga keluar dari gudang Bulog.
Namun, rincian mengenai harga akhir di tingkat konsumen masih menunggu pembahasan lebih lanjut dalam rapat koordinasi pemerintah.
“Nanti kita tunggu kebijakan dari pemerintah, satu harganya berapa,” tegasnya.
Perbapanas Nomor 3 Tahun 2026 juga menetapkan rumus baku dalam perhitungan margin tersebut.
Nilai margin dihitung dari total biaya pengadaan dalam negeri ditambah biaya kemasan, dikurangi hasil penjualan produk samping, kemudian dibagi kuantum pengadaan setara beras dan dikalikan 7%.
Pengaturan ini bertujuan agar Bulog lebih efektif dalam menjaga cadangan beras pemerintah, menstabilkan harga, serta melindungi kepentingan petani di tingkat hulu.
