Bandung – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 24 November 2025 telah menimbulkan kerusakan luas serta menelan korban jiwa. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 November 2025, tercatat 34 orang meninggal dunia dan 52 warga masih dinyatakan hilang, dengan ribuan penduduk terdampak dan mengungsi. Pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap bahwa bencana ini merupakan dampak kompleks dari interaksi antara faktor atmosfer, kondisi geospasial, dan kapasitas tampung wilayah.
Ketua Program Studi Meteorologi ITB, Dr. Muhammad Rais Abdillah, menjelaskan karakteristik curah hujan di wilayah tersebut memang berbeda. Fenomena ini muncul akibat interaksi intens antara faktor atmosfer, kondisi geospasial, dan kapasitas tampung lingkungan.
Dr. Rais, dari Kelompok Keahlian Sains Atmosfer FITB, menyoroti bahwa wilayah Tapanuli dan sekitarnya sedang berada pada puncak musim hujan. Sumatera bagian utara memiliki pola hujan sepanjang tahun atau dua puncak hujan dalam setahun, dan periode ini adalah salah satu puncaknya.
Curah hujan tercatat sangat lebat pada periode bencana. Berdasarkan data lapangan dan laporan media, sejumlah wilayah mencatat curah hujan lebih dari 150 milimeter. Bahkan, beberapa stasiun BMKG melaporkan curah hujan ekstrem, melampaui 300 milimeter.
Sebagai perbandingan, curah hujan ekstrem di Jakarta pada awal Januari 2020 yang menyebabkan banjir besar di Jabodetabek mencapai sekitar 370 milimeter dalam satu hari. Kondisi di Sumatera Utara pada akhir November 2025 ini memiliki karakteristik curah hujan yang mendekati peristiwa Jakarta 2020, sehingga dampak banjir dan longsornya luas dan signifikan.
Ciri khas pusaran atau sirkulasi siklonik di sekitar Sumatera
Menurut Rais, fenomena atmosfer yang memperkuat hujan ekstrem ini menunjukkan adanya pusaran atau sirkulasi siklonik di sekitar wilayah Sumatera bagian utara. “Pada tanggal 24 November, sudah mulai terlihat adanya sistem yang berputar dari Semenanjung Malaysia,” jelasnya.
Fenomena ini, yang disebut vortex, kemudian berkembang menjadi sistem Siklon Tropis Senyar. Sistem ini terbentuk di sekitar Selat Malaka dan bergerak ke arah barat. Meskipun tidak sekuat siklon di Samudra Hindia atau Pasifik, sistem ini cukup untuk meningkatkan suplai uap air, memperkuat pembentukan awan hujan, dan memperluas cakupan presipitasi di Sumatera bagian utara.
Rais juga mengungkapkan adanya pengaruh fenomena atmosfer skala meso dan sinoptik, seperti vortex siklonik dan indikasi cold surge vortex. Hembusan angin kuat dari utara membawa massa udara lembap, memperkuat pembentukan awan hujan, dan memicu peningkatan intensitas presipitasi, yang memperbesar risiko banjir di wilayah Sumatera Utara.
Selain dari sisi atmosfer, pakar geospasial ITB menilai bahwa kerusakan lingkungan, perubahan tutupan lahan, dan menurunnya kapasitas tampung wilayah menjadi faktor penting yang memperburuk dampak banjir. Sumatera Utara termasuk dalam Region B, yang dicirikan oleh pola hujan ekuatorial dengan distribusi bimodal dan dua puncak musim hujan, biasanya terjadi pada periode ekuinoks sekitar Maret dan Oktober. Karakteristik ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami musim hujan hampir sepanjang tahun dengan variabilitas presipitasi yang tinggi.
Banjir bukan cuma hujan
Dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Dr. Heri Andreas, dari Kelompok Keahlian Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi, menjelaskan bahwa banjir tidak hanya tentang hujan. Banjir juga sangat bergantung pada bagaimana air diterima, diserap, dan dikelola oleh permukaan bumi.
“Saat presipitasi turun, sebagian air meresap ke dalam tanah (infiltrasi), sementara sisanya mengalir di permukaan sebagai (runoff),” jelasnya. Proporsi antara keduanya sangat bergantung pada tutupan lahan dan karakteristik tanah. Kawasan dengan tutupan vegetasi alami seperti hutan dan rawa memiliki kemampuan serapan air yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah yang telah berubah fungsi menjadi permukiman, perkebunan, atau area terbuka tanpa vegetasi.
Ketika kawasan tersebut terdegradasi, kemampuan infiltrasinya menurun signifikan dan menyebabkan peningkatan runoff yang jauh lebih besar. “Ketika kawasan penahan air alami hilang, wilayah tersebut kehilangan kemampuan menahan limpasan. Akibatnya, hujan yang turun langsung mengalir cepat ke sungai dan memicu banjir,” ujarnya.
Menurutnya, penataan ruang berbasis risiko, konservasi kawasan penahan air, dan pemodelan geospasial sangat penting untuk mitigasi jangka panjang. “Peta bahaya dan risiko banjir yang kita miliki saat ini belum optimal, karena masih terbatas oleh data geospasial yang akurat dan pemodelan yang komprehensif,” tambahnya.
Dengan pemahaman tersebut, upaya mitigasi banjir tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, seperti tanggul atau normalisasi sungai. Namun, juga harus disertai pendekatan non-struktural yang lebih komprehensif. Heri menekankan pentingnya penataan ruang berbasis risiko, konservasi kawasan penahan air, serta peningkatan akurasi data geospasial dan pemodelan banjir untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Perlindungan kawasan resapan air alami seperti hutan, rawa, dan sempadan sungai dinilai sangat penting untuk menjaga kapasitas wilayah dalam menyerap air dan mengurangi limpasan. Di sisi lain, para pakar ITB ini menggarisbawahi pentingnya sistem peringatan dini yang tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga komunikatif dan mudah dipahami masyarakat.
Prediksi cuaca dan potensi bencana harus dapat diterjemahkan menjadi informasi praktis yang menjawab kebutuhan warga. Informasi meliputi kapan dan area mana yang berpotensi terdampak, serta langkah antisipasi yang harus dilakukan. Penguatan literasi kebencanaan, edukasi publik, dan diseminasi informasi yang efektif menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga ilmiah, dan perguruan tinggi seperti ITB, mitigasi banjir ke depan diharapkan dapat mengintegrasikan sains atmosfer, pemodelan geospasial, tata kelola lingkungan, serta komunikasi kebencanaan yang lebih adaptif dan berbasis data untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.
