Padang – Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, atas dukungannya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Penghargaan diserahkan dalam acara peresmian Posbankum se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumbar, Senin (30/03/2026).
Zulmaeta menegaskan komitmen Pemko Payakumbuh untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait Posbankum.
“Kita siap menindaklanjuti arahan Bapak Menteri dan Bapak Gubernur,” ujarnya.
Ia menekankan Posbankum harus menjadi solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar program.
“Kami akan memastikan layanan ini aktif, mudah diakses, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Zulmaeta juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat fungsi Posbankum.
Sinergi dengan unsur adat, tokoh agama, aparat keamanan, serta perangkat kelurahan akan diperkuat.
Peran lurah dan perangkat daerah juga dioptimalkan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
“Edukasi hukum itu penting,” kata Zulmaeta.
Pemko Payakumbuh berkomitmen mendukung program nasional ini melalui penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi layanan hukum.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut pembentukan Posbankum sebagai langkah strategis memperluas akses keadilan.
“Posbankum ini tidak hanya memperkuat penyelesaian sengketa nonlitigasi, tetapi juga menghidupkan nilai kearifan lokal,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai Posbankum sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan.
“Pos Bantuan Hukum menjadi sarana penting agar hukum tidak hanya berpihak kepada yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah,” pungkasnya.
