Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar upacara peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Senin (01/12/2025).
Upacara berlangsung di halaman Balai Kota Payakumbuh.
Tema peringatan tahun ini adalah “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju”.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, bertindak sebagai inspektur upacara. Ia membacakan amanat tertulis dari Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
Dalam amanatnya, Ketua Umum menekankan pentingnya peningkatan pengabdian anggota KORPRI kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Pelayanan yang tulus, profesional, dan berintegritas menjadi kunci mewujudkan Indonesia Maju.
Zulmaeta juga menyampaikan apresiasi atas dharma bakti dan dedikasi anggota KORPRI selama lebih dari setengah abad.
Ia menegaskan kesejahteraan anggota KORPRI harus menjadi perhatian utama, termasuk pengembangan karier yang bebas dari intervensi politik.
Pemerintah berkomitmen memperkuat KORPRI melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
UU ini menjadi landasan penguatan profesi ASN, kode etik, serta peningkatan kualitas pelayanan.
Sebagai organisasi ASN terbesar, KORPRI memiliki peran penting dalam mengawal implementasi kebijakan pembangunan nasional.
“Anggota KORPRI menjadi penggerak utama birokrasi dalam mengimplementasikan Rp 3.600 triliun APBN dan Rp 1.300 triliun APBD,” ujar Zulmaeta mengutip amanat Ketua Umum.
Ia mengajak seluruh ASN mengambil sikap KORPRI SIAGA sebagai bentuk kesiapsiagaan menutup tahun 2025 dan memasuki tahun 2026.
Delapan tekad kesiapsiagaan tersebut meliputi penguatan persatuan, penegakan netralitas, peningkatan profesionalisme, penanaman nilai kejujuran, kesiapsiagaan bencana, peningkatan pendapatan negara, penuntasan kemiskinan, dan menjaga nama baik KORPRI.
Zulmaeta menegaskan KORPRI harus menjadi organisasi yang kompak, solid, dan satu suara dalam memperjuangkan kepentingan aparatur serta memperkuat pengabdian kepada masyarakat.
“KORPRI adalah wadah tunggal yang menyatukan seluruh ASN,” tegasnya.
Ia mengajak KORPRI untuk terus menjadi kekuatan moral, sosial, dan birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
