Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto terus mendorong penyelesaian konflik di Gaza melalui jalur diplomasi. Ia meyakini perdamaian hanya akan terwujud jika Palestina memiliki kedaulatan penuh dan diakui secara internasional.
Komitmen ini telah ditunjukkan Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada 2019-2024. Melalui berbagai forum dan inisiatif diplomatik, ia menegaskan dukungan Indonesia untuk perjuangan Palestina.
Saat menjadi Menhan, Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura.
Ia bahkan menyatakan kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta PBB.
“Kami juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak,” kata Prabowo kala itu.
“Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Kami bersedia mengevakuasi hingga 1.000 pasien dalam waktu dekat jika situasi memungkinkan,” lanjutnya.
Diplomasi Prabowo untuk Palestina berlanjut saat ia menghadiri KTT Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania, Juni 2024.
Dalam forum tersebut, Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan menegaskan dukungan Indonesia untuk kedaulatan Palestina.
“Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi riil bagi konflik di Gaza,” ujar Prabowo.
Perjuangan Prabowo dalam mendukung Palestina berlanjut setelah ia dilantik sebagai Presiden RI.
Intensitas diplomasi terkait isu Palestina semakin meningkat dalam enam bulan pertama masa jabatannya. Misinya adalah merangkul negara-negara sahabat untuk mencari solusi bersama terkait perdamaian di Gaza.
Pada Desember 2024, Prabowo bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk membahas kerja sama dalam merumuskan solusi konkret bagi perdamaian di Gaza.
“Dan tentunya kami mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” tegas Prabowo.
Upaya ini dilanjutkan pada April 2025 saat Prabowo melakukan kunjungan diplomatik ke Uni Emirat Arab dan Turki.
Dalam pidatonya di hadapan Parlemen Turki, ia mengajak negara-negara yang konsisten membela keadilan global untuk berkolaborasi mencari solusi jangka panjang bagi Palestina.
“Ketika anak-anak dibom, ibu-ibu yang tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam pura-pura tidak tahu,” ungkap Prabowo.
“Turki punya sikap tegas. Karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian,” imbuhnya.
Selain melalui diplomasi bilateral, Prabowo juga aktif mengangkat isu keadilan dan kedaulatan Palestina di berbagai forum global.
Pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York, September 2025, Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian sejati.
“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel,” ujarnya.
“Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” lanjutnya.
Sebulan kemudian, Prabowo menghadiri forum Sharm El Sheikh di Mesir untuk berdialog dengan sejumlah pemimpin dunia serta menyaksikan penandatanganan kesepakatan perdamaian dan penghentian perang di Gaza.
Memasuki Januari 2026, Prabowo turut mengikuti penandatanganan piagam Board of Peace di sela-sela pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Badan tersebut dirancang untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Partisipasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif memastikan bahwa proses transisi di Gaza tidak mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Rangkaian diplomasi ini mencerminkan sikap Indonesia yang konsisten menempatkan isu Palestina sebagai prioritas kebijakan luar negeri.
Sekaligus menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia melalui kerja sama internasional dan dialog yang konstruktif.
