Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan pelibatan Danantara Indonesia dalam setiap rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Langkah ini diambil untuk memperluas cakupan kebijakan KSSK agar tidak hanya berfokus pada sektor fiskal dan moneter, tetapi juga menyentuh ekosistem ekonomi secara menyeluruh.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kehadiran Danantara dalam forum tersebut bersifat sebagai pemberi masukan.
Purbaya memastikan Danantara tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis di KSSK.
“Dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara. Dia memberi masukan dan melihat proses yang akan terjadi seperti apa,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (28/7).
Ia menambahkan, perwakilan Danantara bahkan akan keluar dari ruang rapat jika pembahasan menyentuh hal-hal krusial yang berkaitan langsung dengan bisnis.
Menurut Purbaya, keterlibatan lembaga tersebut tidak melanggar Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu melakukan revisi terhadap regulasi tersebut.
Purbaya menilai kehadiran Danantara justru memberikan nilai tambah bagi anggota KSSK dalam memetakan kondisi riil di lapangan.
“Regulator biasa di belakang melihat data-data saja. Kadang-kadang menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi, Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan,” jelasnya.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyebut arahan Presiden ini merupakan terobosan baru dalam koordinasi antarlembaga.
Rosan berharap sinergi ini mampu menciptakan kebijakan yang berdampak langsung bagi dunia usaha.
“Jadi arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara,” ungkap Rosan.
Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, turut mengonfirmasi bahwa rapat koordinasi ke depan akan terus mengedepankan sinergi antarlembaga.
Ia menekankan bahwa seluruh anggota KSSK berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah secara selaras.
