Bandung – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perlunya peningkatan strategi komunikasi publik terkait program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menilai program tersebut memiliki keunggulan signifikan dalam infrastruktur pendidikan namun belum mendapatkan eksposur yang memadai di tengah masyarakat.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” ujar Purbaya, Senin (24/8) sebagaimana dikutip dari keterangan resmi kementerian.
Pernyataan ini disampaikan saat Purbaya melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau langsung pengawalan program strategis nasional yang tengah berjalan di wilayah Jawa Barat.
Berdasarkan data Kanwil DJPb Jawa Barat, sebanyak 22 dari total 26 Sekolah Rakyat yang tersebar di wilayah tersebut telah menjalani proses survei pemantauan.
Hasil pemantauan internal kementerian menunjukkan bahwa kondisi fisik dan fasilitas sekolah dinilai dalam kategori baik.
Setiap ruang kelas di Sekolah Rakyat saat ini telah dilengkapi dengan teknologi smartboard untuk menunjang interaksi belajar mengajar.
Selain infrastruktur ruang kelas, setiap siswa juga mendapatkan dukungan perangkat laptop pribadi.
Purbaya menekankan bahwa kelengkapan fasilitas ini merupakan nilai tambah yang harus segera disosialisasikan agar masyarakat luas memahami manfaat nyata program pemerintah tersebut.
Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk memperkuat narasi komunikasi agar keunggulan program ini dapat dipahami secara komprehensif oleh publik.
Selain meninjau Sekolah Rakyat, Purbaya turut memantau perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Terdapat 5.970 unit KDKMP di Jawa Barat dengan target survei sebanyak 147 unit.
Hingga saat ini, sebanyak 22 unit KDKMP telah disurvei dengan hasil menunjukkan progres pembangunan yang telah rampung di sejumlah titik.
Purbaya juga memantau program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 6.794 unit di Jawa Barat.
Realisasi survei untuk program SPPG di wilayah tersebut telah melampaui target, yakni sebanyak 275 unit dari target awal 199 unit.
Guna menjaga kualitas, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan segera menyusun indeks penilaian kinerja SPPG.
Indeks tersebut nantinya akan menggunakan skala 1 hingga 5 untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Penerapan indeks ini juga berfungsi sebagai alat ukur perbandingan kinerja SPPG antar daerah secara nasional.
Langkah ini diharapkan mampu menjamin akuntabilitas serta keberlanjutan program strategis pemerintah di seluruh pelosok Indonesia.
