Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menekankan pentingnya data akurat dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang kerap melanda wilayah tersebut. Data yang valid menjadi kunci agar bantuan pascabencana tepat sasaran dan adil.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera merampungkan pendataan, verifikasi, dan validasi kerusakan akibat banjir dan longsor.
“Jangan ada warga yang terlewat, jangan ada kerusakan dan kerugian yang tidak tercatat,” tegas Vasko, Senin (15/12/2025). “Data yang baik adalah bentuk pelayanan kita kepada rakyat.”
Data yang telah divalidasi akan dihimpun Pemprov Sumbar sebagai dasar penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
Jitu Pasna akan menghitung kerusakan fisik, kerugian ekonomi, serta kebutuhan pemulihan wilayah terdampak. Hasilnya menjadi fondasi penyusunan Dokumen R3P yang memuat arah kebijakan, strategi, program, serta pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menambahkan keselamatan warga adalah prioritas utama di atas semua proses teknis dan administratif.
Bencana hidrometeorologi, kata Mahyeldi, tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga kegelisahan di tengah masyarakat. Curah hujan tinggi memicu banjir dan longsor, serta melemahkan kestabilan lereng.
“Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab utama pemerintah,” ujar Mahyeldi. “Kita tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi, tetapi harus datang lebih awal untuk melindungi warga.”
Mahyeldi meminta bupati dan wali kota melakukan langkah mitigasi yang terencana, sistematis, dan berbasis keilmuan.
Kepala daerah diminta menugaskan tim teknis serta melibatkan ahli geologi, geoteknik, dan kebencanaan untuk memeriksa kondisi kestabilan lereng dan DAS, khususnya di sekitar permukiman.
Jika hasil kajian menunjukkan ancaman serius, opsi relokasi harus dipertimbangkan secara bijak dan manusiawi.
“Lebih baik kita memindahkan lokasi rumah hari ini, daripada kehilangan nyawa di kemudian hari,” tegasnya.
Relokasi, lanjut Mahyeldi, harus dilakukan melalui dialog dan empati, dengan memastikan warga memperoleh hunian yang layak, aman, serta memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian.
“Menjaga keselamatan jiwa masyarakat merupakan amanah besar, tidak hanya kepada masyarakat hari ini, tetapi juga kepada generasi mendatang,” pungkasnya.
