Aceh – Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana (PRR) terus memutakhirkan data kebutuhan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Tujuannya, memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan hak hunian secara merata.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa perubahan data di lapangan adalah bagian dari upaya mengejar akurasi. Hal ini bukan merupakan bentuk ketidakkonsistenan administratif.
“Perubahan data ini bukan karena tidak konsisten, tetapi karena kami terus mengejar akurasi agar seluruh warga yang berhak benar-benar terakomodasi,” tegas Safrizal.
Prinsip “tidak ada satu pun yang tertinggal” menjadi dasar dalam proses sinkronisasi data yang dilakukan secara berkelanjutan.
Dinamika data dipengaruhi oleh kembalinya warga ke desa asal yang sebelumnya dianggap tidak berpenghuni. Hal ini memunculkan kebutuhan baru terhadap pembangunan huntara.
Satgas PRR membuka ruang pembaruan data melalui usulan pemerintah daerah dengan skema by name by address (BNBA). Tujuannya agar pendataan tetap responsif terhadap kondisi riil di lapangan.
Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan pascabencana.
“Kalau kita menunggu data selesai seratus persen, pembangunan justru akan tertunda. Karena itu, pendataan tetap berjalan bersamaan dengan pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Pembangunan huntara dilakukan bertahap berdasarkan data yang telah tervalidasi. Pemerintah juga membuka peluang penambahan penerima manfaat bagi warga yang baru terdata.
Pemerintah memberikan opsi bantuan berupa pembangunan fisik huntara maupun Dana Tunggu Hunian (DTH) sesuai kebutuhan masing-masing.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh dan memastikan seluruh warga mendapatkan akses hunian sementara tanpa ada yang terlewat.
