Pulau Punjung – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merombak total Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM bersubsidi guna menekan potensi penyimpangan distribusi di lapangan. Langkah ini diambil sebagai respons atas instruksi Gubernur Sumatera Barat terkait pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Pulau Punjung, Kamis (11/6/2026), Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, memutuskan untuk memperluas keterlibatan unsur pengamanan dan teknis dalam Satgas. Kini, Komandan Brimob didapuk sebagai penasihat, Wakapolres sebagai wakil penanggung jawab, serta melibatkan PT Pertamina Patra Niaga secara langsung dalam tim.
Bupati Annisa menekankan bahwa pengawasan tidak boleh lagi sekadar formalitas. Ia menginstruksikan petugas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari nomor polisi kendaraan hingga validitas dokumen STNK.
“Sebelum pelaksanaan di lapangan, Satgas perlu melakukan sosialisasi kepada pemilik dan pengelola SPBU serta berkoordinasi dengan Pertamina agar terdapat kesamaan persepsi dan mekanisme pengawasan,” ujar Annisa.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan, mengusulkan pembentukan tim gabungan yang mengintegrasikan Polri, TNI, dan Satpol PP. Ia meminta agar setiap temuan di lapangan dilaporkan secara harian sebagai bahan evaluasi, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.
Menanggapi kendala di lapangan, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyoroti bahwa antrean panjang di SPBU sering kali disebabkan oleh keterlambatan pasokan dari depo. Oleh karena itu, ia menilai pola patroli berkala jauh lebih efektif dibandingkan menempatkan personel secara menetap di setiap SPBU.
Melalui penguatan struktur dan strategi pengawasan baru ini, Pemkab Dharmasraya optimistis distribusi BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran dan tertib, sekaligus meminimalisir celah kecurangan yang merugikan masyarakat.
