Jakarta – Pemerintah Indonesia mempercepat implementasi kebijakan mandatori bioetanol sebagai langkah strategis menekan angka impor bensin di tengah ancaman krisis energi global. Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak akhir Februari lalu menjadi pemicu utama pemerintah untuk segera mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak fosil.
Program ini dirancang secara bertahap melalui kebijakan mandatori E5 yang ditargetkan mulai berjalan pada semester kedua 2026.
Pencampuran bioetanol sebesar 5% ke dalam bensin tersebut direncanakan meningkat menjadi 10% atau E10 pada 2027.
Puncaknya, pemerintah mematok target ambisius penerapan E20 atau 20% campuran bioetanol dalam bensin pada 2028.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana ini merujuk pada keberhasilan program biodiesel B40 yang telah lebih dulu diterapkan.
Bahlil optimistis kebijakan ini mampu memberikan dampak signifikan terhadap neraca perdagangan energi nasional.
“Kalau kita mandatori 20% etanol, berarti kita bisa kurangi impor bensin 8 juta kiloliter,” ujar Bahlil.
Target pengurangan 8 juta kiloliter tersebut setara dengan 20% dari total proyeksi konsumsi bensin nasional pada 2028 yang mencapai 40 juta kiloliter.
Namun, tantangan besar membayangi realisasi target tersebut karena keterbatasan kapasitas produksi bioetanol domestik.
Data menunjukkan produksi industri bioetanol nasional saat ini baru mencapai 367 ribu kiloliter per tahun.
Dari jumlah tersebut, kapasitas yang memenuhi standar bahan bakar atau fuel grade hanya sekitar 70.500 kiloliter per tahun.
Kesenjangan pasokan ini dipicu oleh ketergantungan pada feedstock molase atau tetes tebu yang sangat bergantung pada kinerja industri gula nasional.
Ketua II Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (Apsendo), Giovanni Garias Pradhana, menekankan bahwa masalah ini membutuhkan solusi struktural.
“Molase masih menjadi feedstock utama untuk industri bioetanol di Indonesia, tetapi ketersediaannya tergantung pada kinerja industri gula domestik,” kata Giovanni dalam diskusi di Jakarta, pada 17 Juni lalu.
Ia menyarankan pemerintah untuk memperkuat industri gula melalui perluasan lahan tebu dan revitalisasi pabrik.
Selain itu, produsen menyoroti perlunya peninjauan kembali Harga Indeks Pasar (HIP) agar lebih mencerminkan biaya produksi dan inflasi.
Di sisi lain, Pertamina NRE mulai menjajaki strategi multi-feedstock untuk menjaga stabilitas pasokan.
Perusahaan kini melirik bahan baku alternatif seperti sorgum manis, singkong, hingga limbah pertanian.
VP Business Pertamina NRE, Andree Harahap, menegaskan perlunya skema harga yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan bagi industri.
“Dari sisi hulu, kami berharap pemerintah bisa mendorong suatu skema di mana feedstock memiliki harga yang sesuai agar tetap bisa dijangkau masyarakat,” ujar Andree.
Kementerian Pertanian kini merespons kebutuhan bahan baku dengan menyiapkan lahan seluas satu juta hektare untuk jagung dan 500 ribu hektare untuk singkong.
Pemerintah juga mempertimbangkan opsi impor bioetanol dari Amerika Serikat sebagai langkah antisipasi jika produksi domestik belum mencukupi kebutuhan nasional.
Langkah ini selaras dengan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026.
Indonesia kini meninjau praktik sukses dari negara seperti Brasil, India, dan Thailand yang telah lebih dulu mengoptimalkan bioetanol sebagai bagian dari transisi energi mereka.
