Jakarta – Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter kini diperkuat melalui aturan baru yang memungkinkan pemerintah hadir dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).
Langkah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Kehadiran pemerintah dalam forum tersebut bertujuan untuk mempererat koordinasi ekonomi nasional.
Meski demikian, keterlibatan pemerintah tetap dibatasi secara ketat untuk menjaga independensi bank sentral.
“Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh 1 orang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara,” demikian bunyi ketentuan dalam UU 4/2026.
Dengan aturan ini, menteri-khususnya Menteri Keuangan-atau pejabat setingkat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk, kini memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, perkembangan ekonomi, maupun kebijakan fiskal yang relevan.
Namun, mereka tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan akhir, termasuk penentuan suku bunga acuan.
Perubahan ini merupakan pergeseran signifikan dari regulasi sebelumnya, yakni UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, yang melarang pemerintah hadir dalam RDG demi menjaga kemandirian bank sentral.
Dalam mekanisme baru, pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh Dewan Gubernur BI.
Jika kesepakatan tidak tercapai, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Gubernur BI.
Selain RDG bulanan, undang-undang tersebut juga mengatur pelaksanaan RDG mingguan untuk mengevaluasi kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan strategis lainnya.
Rapat dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari setengah anggota Dewan Gubernur.
Dalam kondisi darurat di mana kuorum tidak terpenuhi, Gubernur BI atau setidaknya dua anggota Dewan Gubernur diberikan wewenang untuk mengambil keputusan, yang kemudian wajib dilaporkan pada rapat berikutnya.
Dengan skema ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan strategis tanpa mengintervensi otoritas moneter BI.
