Jakarta – Berulang kali diterpa dugaan penyimpangan dan keluhan publik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini menghadapi ultimatum keras. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu satu tahun kepada instansi tersebut untuk membenahi kinerja, dengan ancaman pembekuan dan potensi 16.000 pegawai dirumahkan jika gagal.
Purbaya menyampaikan peringatan ini menyusul kembalinya isu dugaan penyimpangan di tubuh DJBC. Ia menilai, ancaman pembekuan telah membuat para pegawai Bea Cukai mulai menyadari risiko besar yang mereka hadapi.
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” tegas Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Purbaya juga melaporkan tanggung jawab pembenahan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, satu tahun ke depan menjadi masa krusial untuk membalik citra dan kinerja instansi.
Citra negatif Bea Cukai kembali menguat, ditandai dengan keluhan pelaku usaha. Salah satunya adalah pernyataan pedagang thrifting tentang biaya Rp 550 juta untuk meloloskan kontainer impor pakaian bekas, yang menyeret dugaan keterlibatan oknum DJBC.
Temuan lain terungkap saat inspeksi ke Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya pada Selasa (11/11/2025). Purbaya menemukan laporan nilai impor yang dinilai tidak masuk akal.
Contohnya, sebuah submersible pump tercatat senilai 7 dollar AS atau sekitar Rp 117.000 (kurs Rp 16.700 per dollar AS), padahal harga pasar produk serupa berkisar Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per unit. Purbaya menilai selisih drastis ini sebagai indikasi underinvoicing.
Untuk membahas reformasi, Purbaya telah mengumpulkan jajaran pimpinan dan staf Bea Cukai. Ia secara lugas mengingatkan, pada masa Orde Baru, pemerintah pernah membekukan Bea Cukai dan tugasnya dialihkan kepada Societe Generale de Surveilance (SGS).
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” tambahnya.
Guna mempercepat pembenahan, Purbaya mulai menerapkan teknologi berbasis akal imitasi (AI) di wilayah operasional Bea Cukai. Teknologi ini digunakan untuk menyederhanakan proses kepabeanan dan mempercepat deteksi underinvoicing.
“Nanti underinvoicing akan cepat terdeteksi, sambil kami perbaiki yang lain,” ujarnya optimistis. Ia memperkirakan kemajuan reformasi akan terlihat pada tahun depan.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 249,3 triliun per Oktober 2025, atau 82,7 persen dari target APBN 2025. Kenaikan penerimaan ini didorong oleh peningkatan bea keluar dan cukai.
