Jakarta – Indonesia memiliki potensi besar untuk mempercepat transisi menuju transportasi publik berbasis listrik dengan mengadopsi model pengadaan skala besar yang sukses diterapkan di India.
Tingginya biaya investasi awal saat ini masih menjadi hambatan utama dalam adopsi bus listrik di dalam negeri.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan pengadaan dalam jumlah masif untuk menekan harga per unit kendaraan.
“Jadi pengadaannya jangan 10 bus, 5 bus. Kalau pengadaannya langsung pemerintah 1.000 bus, tapi (industri) bangun pabriknya di Indonesia, itu baru nyambung,” ujar Fabby dalam diskusi Transportasi Publik dan Transisi Energi: Sudahkah Indonesia Membangun Sistem yang Tepat dan Resilien?, Rabu (4/8).
Strategi ini dinilai mampu menciptakan kepastian pasar bagi para produsen kendaraan listrik.
Ketersediaan permintaan yang stabil akan mendorong pelaku industri untuk membangun kapasitas pabrik dan rantai pasok domestik yang lebih efisien.
“Kalau satu pabrikan bisa memproyeksi pasarnya karena dia yakin pasti ada, dan membangun kapasitas pabrik, rantai pasok, dan lain-lain, itu harga per unitnya pasti murah,” jelas Fabby.
Guna mendukung percepatan ini, Fabby mengusulkan pembentukan National Bus Electrification Fund atau dana nasional elektrifikasi bus.
Dana tersebut dapat bersumber dari pengalihan subsidi energi yang kemudian dialokasikan untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi investasi awal pengadaan armada.
“Misalnya kita punya target nasional 10 ribu bus sampai 2030, bisa dihitung berapa penghematan subsidinya, itu yang ditarik menjadi dana,” tambahnya.
Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas saat ini tengah merumuskan langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan serupa.
Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas, Handhi Setiawan Adiputra, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun peta jalan insentif bagi operator bus.
“Kami sedang membuat roadmap, kami bisa memberikan insentif kepada pemilik ICE (internal combustion engine) untuk mereka berganti ke bus listrik,” ucap Handhi.
Meski demikian, Handhi menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengelola program serta skema insentif tersebut agar berjalan berkelanjutan.
Pemerintah juga mendorong peran aktif operator seperti Perum DAMRI untuk memperluas jangkauan operasionalnya.
Selain menjadi operator, DAMRI diharapkan berperan sebagai penyedia armada melalui mekanisme pembiayaan atau leasing bagi pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan mampu menghidupkan ekosistem industri komponen di dalam negeri, khususnya pada bagian kerangka dasar atau chassis.
“Di India itu mereka beli chassis. Kebetulan yang mengerjakan programnya itu Kementerian Energi bersama Kementerian Perindustrian. Ini menghidupi industri lokal juga,” ujar Handhi.
Pemerintah saat ini telah mulai mengkaji penyesuaian model tersebut agar relevan dengan kondisi geografis dan ekonomi di Indonesia.
“Kami sudah memulai untuk bisa ‘meniru’ dengan kondisi yang ada di Indonesia,” tegas Handhi.
