Jakarta – Lonjakan harga minyak dunia yang menembus level US$90 per barel kini membayangi stabilitas fiskal Indonesia.
Kenaikan harga yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah ini mengancam postur APBN melalui pembengkakan beban subsidi energi.
Pengamat Ekonomi CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperingatkan bahwa risiko defisit anggaran kini semakin nyata.
“Jika harga tinggi bertahan dalam waktu lama hingga rata-rata tahunan mendekati atau melampaui US$90 per barel, maka risiko defisit mendekati batas 3 persen PDB akan semakin besar,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan bahwa masyarakat akan segera merasakan dampak langsung berupa kenaikan biaya logistik dan harga kebutuhan pokok akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Senada dengan hal tersebut, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memproyeksikan beban fiskal negara bisa melonjak hingga Rp15 triliun per bulan jika harga minyak Brent bertahan di kisaran US$94 per barel.
Angka tersebut mencerminkan kenaikan beban hingga 2,5 kali lipat dibandingkan asumsi awal APBN yang mematok harga di level US$70 per barel.
Meski demikian, Yayan menyarankan pemerintah agar tidak terburu-buru melakukan revisi APBN.
“Adopsi aturan dua minggu yang diumumkan: tahan asumsi dan biayai masa jembatan selama 14 hari,” jelas Yayan.
Menurutnya, pemerintah perlu memantau pergerakan harga selama dua pekan sebelum memutuskan langkah formal, seperti penyesuaian harga BBM atau revisi anggaran.
Jika kenaikan harga BBM akhirnya tidak terhindarkan, Yayan menekankan pentingnya menjaga keadilan distribusi energi, terutama bagi wilayah Indonesia Timur.
Ia mengingatkan pemerintah untuk tetap mempertahankan skema subsidi silang agar disparitas harga di daerah terpencil tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
