Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mengevaluasi skema penyaluran bantuan perumahan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat kurang mampu.
Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah format Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemberian uang tunai menjadi penyediaan material bangunan.
Langkah ini diambil agar nilai bantuan Rp20 juta per rumah dapat didistribusikan secara lebih luas kepada penerima manfaat.
“Nanti saya minta Menteri Perumahan dan Menteri Sosial dikaji kembali apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7).
Ia menambahkan bahwa opsi pemberian bahan bangunan seperti semen, genteng, kayu, hingga baja ringan dinilai lebih efektif untuk memperluas cakupan bantuan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu capaian yang disorot adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah melindungi 96,8 juta jiwa.
Prabowo membandingkan skala jaminan kesehatan Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Selain kesehatan, pemerintah juga menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa.
Bantuan pangan dan subsidi energi juga terus digelontorkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tercatat sebanyak 33,24 juta keluarga menerima bantuan beras dan minyak goreng, sementara subsidi listrik menjangkau 87 juta rumah tangga.
Program Keluarga Harapan (PKH) pun tetap berjalan dengan menyasar 10 juta keluarga di seluruh pelosok tanah air.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh rangkaian program ini merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
