Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, melayangkan kritik keras kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait data penyebab banjir dan longsor di Sumatera.
Rahmat menilai data yang dipaparkan Kemenhut tidak jujur dan cenderung mengecilkan peran deforestasi.
Kritik ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kemenhut di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Rahmat menuding Kemenhut menyampaikan informasi yang berpotensi menyesatkan publik, terutama saat masyarakat Sumatera tengah berduka.
Menurutnya, data Kemenhut mengesankan deforestasi telah menurun drastis dan bukan penyebab utama kerusakan lingkungan.
“Penyampaian informasi seperti ini tidak tepat, terutama saat ratusan nyawa melayang akibat bencana,” tegas Rahmat.
Rahmat menyoroti data penggunaan lahan periode 2016-2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hampir 1,4 juta hektar lahan dikuasai oleh 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi.
Pemanfaatan lahan hutan yang masif ini dinilai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko bencana.
Rahmat juga mempertanyakan strategi Kemenhut dalam mengatasi lahan kritis yang mencapai sekitar 12,7 juta hektar pada 2024.
Penanganan lahan kritis adalah kunci mencegah bencana berulang, mengingat banjir dan longsor terus melanda Sumatera setiap tahun.
Rahmat mengungkapkan data peningkatan ekspor industri kehutanan dari Sumatera Barat sebagai indikasi aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang masih intensif.
Laju produksi lima perusahaan besar di Sumatera Barat terus meningkat, yang turut memperparah risiko banjir.
Rahmat mendesak Kemenhut untuk lebih jujur dalam menganalisis kondisi ekologis Sumatera.
Ia mengingatkan agar penurunan deforestasi tidak digunakan untuk menafikan hubungan antara pembalakan hutan dan frekuensi bencana.
“Kami berharap jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” pungkas Rahmat.
