Kejagung Serahkan Rp10,2 Triliun dan Lahan Hutan ke Negara
Mei. 14, 2026
Jakarta – Kejaksaan Agung menyerahkan uang Rp 10,2 triliun ke kas negara hasil denda administratif Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam acara yang dihadiri Presiden
Mei. 14, 2026
Jakarta – Kejaksaan Agung menyerahkan uang Rp 10,2 triliun ke kas negara hasil denda administratif Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam acara yang dihadiri Presiden
Apr. 18, 2026
Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013-2025.
Feb. 6, 2026
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat komitmennya dalam memberantas praktik gratifikasi dan korupsi. Penegasan ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kegiatan Penguatan Integritas dan
Jan. 21, 2026
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun, Maidi, menikmati uang hasil korupsi senilai Rp 2,25 miliar. Dana tersebut diduga kuat berasal dari
Jan. 16, 2026
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. KPK menduga kuat aliran
Des. 30, 2025
Padang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menetapkan anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Benny Saswin Nasrun sebagai tersangka. Benny diduga terlibat kasus korupsi agunan fiktif. Penetapan
Nov. 26, 2025
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak bisa menghalangi keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga terpidana kasus korupsi di PT ASDP Indonesia
Nov. 5, 2025
Jakarta – Gubernur Riau, Abdul Wahid, dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (3/11/2025). Selain Abdul Wahid, sembilan orang lainnya turut
Sep. 27, 2025
Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy divonis bersalah atas persekongkolan kriminal terkait dana kampanye dari Libya, namun dibebaskan dari dakwaan suap dan pendanaan ilegal pemilu.